SuaraJabar.Com - Keputusan pengadilan tinggi di Inggris selatan minggu pertama Februari lalu yang menetapkan dewan kota Devon bertindak melawan hukum karena mengizinkan doa sebelum pertemuan, memicu silang pendapat.
Tuntutan ini diajukan terhadap Dewan Kota Bideford oleh kelompok Masyarakat Sekuler Nasional atau NSS setelah seorang pengurus dewan kota yang mengaku ateis mengeluh atas tradisi doa ini.
Silang pendapat ini mengingatkan saya pada kasus ateis seorang calon pegawai negeri di Dharmasraya, Sumatra Barat.
Kasus ini bermula saat Alexander Aan menulis pada laman Facebooknya bahwa Tuhan tidak ada dan langsung memicu debat panas di situs jejaring sosial ini.
Alexander bahkan diamankan polisi karena sempat dipukul dan hampir dikeroyok massa karena perdebatan di Facebook ini.
Akun Facebook Alexander telah dicabut namun dukungan terhadapnya meningkat melalui grup Ateis Minang di situs jejaring sosial tersebut. Tetapi kecaman terhadapnya juga meningkat dan bahkan ada yang menekankan Alexander perlu dikenakan hukuman mati.
Kebebasan untuk tidak beragama?
Dan kembali ke perdebatan yang terjadi di Inggris, reaksi yang muncul beragam dari yang menyambut gembira dan juga mengecam.
Anthony Inch, yang saat ini, misalnya menjadi pengurus Dewan Kota Bideford berharap akan ada upaya banding dan menekankan bahwa kasus ini "bukan hanya menyangkut doa Kristiani namun juga semua doa."
Namun Imran Khan, seorang pengurus dari Dewan daerah Reigate dan Banstead menyambut keputusan itu.
Khan sendiri seorang Muslim dan berpendapat bahwa agama tidak ada tempat di politik. "Keputusan pengadilan tinggi kemenangan bagi setiap orang yang percaya akan demokrasi dan kebebasan beragama merupakan tonggak kebebasan masyarakat Barat," tuturnya.
Tuntutan hukum ini diajukan tahun 2010 setelah kelompok Masyarakat Sekuler Nasional, dikontak oleh Bone yang saat itu menjadi pengurus dewan kota Bideford dan merasa sangat terganggu atas tradisi doa yang dilakukan oleh pengurus dewan kota sebelum pertemuan.
NSS menyambut keputusan itu karena menurut direktur eksekutif Keith Porteous Wood pembacaan doa "dapat menimbukan ketegangan di sejumlah dewan kota."
Sementara Bone sendiri yang telah keluar sebagai pengurus dewan kota menekankan bahwa kebebasan untuk tidak beragama juga perlu dihargai.
"Kebebasan beragama adalah hak, dan begitu pula dengan kebebasan tidak beragama," kata Bone.
Saat ini diperkirakan setengah dari jumlah dewan daerah dan kota di Inggris menyelenggarakan doa sebelum melakukan pertemuan. Namun ada pula sejumlah pengurus yang sengaja menunjukkan penolakan dengan menggunakan headphones selama doa, dan ada pula yang sengaja keluar saat doa dilantunkan.
"Doa akan memberikan sinyal yang buruk seolah dewan daerah atau dewan kota hanya untuk orang tertentu dan bukan setiap orang. Saya tahu bahwa anak-anak muda dan mereka yang berusia 30-an dan 40-an pasti menolak bila mereka mengetahui diselenggarakan doa di setiap awal pertemuan," begitu kata Bone.
Uskup Exeter Michael Langrish bahkan menyatakan khawatir langkah yang dilakukan kelompok Masyarakat Sekuler Nasional akan menyebabkan tradisi doa dalam peringatan besar bisa terganggu.
"Bila mereka berhasil, maka doa di parlemen pada hari peringatan nasional dan peringatan besar lain akan berdampak, termasuk menyanyikan lagu nasional," kata Uskup Exeter itu.
Komentar masyarakat
Berbagai komentar yang muncul di media Inggris terkait larangan doa ini juga beragam. Ada yang menyatakan larangan doa itu, menyerang kepercayaan. Ada juga yang mempertanyakan, apakah Clive Bone bisa datang ke acara perkawinan kepoonakannya atau pada upacara pemakaman rekan atau sanak saudaranya yang pasti akan didahului dengan doa-doa.
Namun ada pula yang berpendapat lebih netral dengan mengatakan, kedua belah pihak seharusnya melihat tujuan yang lebih besar, dengan membantu masyarakat secara umum, dan tidak terkungkung dengan agenda masing-masing.
Sementara untuk kasus Alexander Aan, yang sempat diangkat BBC untuk topik Forum, ada yang menekankan bahwa negara tidak perlu berususan dengan agama dan ada pula yang menyatakan bahwa siapapun yang tinggal di Indonesia harus menghargai Pancasila sebagai dasar negara, yang mencakup sila Ketuhanan yang Maha Esa.
Namun dari sisi hak asasi, anggota Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak, mengatakan, "Menentang orang yang tidak percaya Tuhan tidak dibenarkan juga."
"Orang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan itu tergantung individu dan tidak bisa dikriminalisasi asalkan tidak melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk mengikutinya," kata Johny.
Johny mengatakan lembaganya akan mengkaji kasus ini dan berencana untuk bertemu polisi yang menangani kasus Alexander Aan.
Saat ini yang jelas, Dewan Kota Bideford tengah mengajukan banding atas larangan doa tersebut.
Sementara Alexander Aan telah dikenakan dakwaan oleh polisi dengan pelanggaran pasal 156A KUHP tentang penodaan agama.
Baik Clive Bone dan Alexander mendapatkan dukungan, kritikan dan bahkan kecaman namun satu hal yang mencolok adalah Alexander -selain ancaman kurungan penjara lima tahun- juga menghadapi ancaman kekerasan terhadap keselamatan dirinya sendiri.
Sumber: bbc.co.uk
