Majalengka [SuaraJabar.Com] - Janji pemerintah untuk lebih mengedepankan kepentingan publik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak lebih hanya sebagai lips servise.Pasalnya sampai saat ini alokasi anggaran yang lebih mengarah pada kepentingan publik secara langsung masih relative kecil.
Sebaliknya pos-pos anggaran yang tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan publik masih gemuk,walaupun dalihnya untuk menunjang kelancaran pelayanan masyarakat.Hal itu terlihat pada rencana Pemkab Majalengka melakukan pembelian mobil dinas baru yang nilainya mencapai milyaran rupiah.Atau pada pos anggaran belanja perjalanan dinas dan makan minum bupati serta dinas.
Pada tahun anggaran 2012 yang telah dilakukan evaluasi oleh Provinsi Jawa BaraT,anggaran untuk kegiatan pelayanan kepada bupati dan wakil bupati angkanya cukup fantatis,yakni mencapai Rp.2,090 milyar.Dan Rp.900 juta diantaranya dialokasikan untuk belanja makan minum (mamin).
Begitu juga di di beberapa SKPD (dinas) yang untuk pos tersebut angkanya mencapai ratusan juta dalam satu tahun anggaran.Misalnya di Inspektorat Kabupaten yang mencatat angka Rp.311.885.000,- atau pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan yang totalnya diatas Rp.0,5 milyar.
Kondisi tersebut tidak urung menuai kritik berbagai kalangan masyarakat yang selama ini menunggu janji bupati Sutrisno akan melakukan efisiensi anggaran.Anggota Badan Anggaran DPRD Majalengka dari Fraksi PKS,Aep Syarifuddin S.Si mengatakan,apapun alasannya pos anggaran mamin tersebut masih jauh dari cerminan efisiensi anggaran.
Begitu juga pada sejumlah pos anggaran lainnya yang kesannya masih boros dan terlihat lebih berorientasi pada kepentingan-kepentingan tertentu.
” Itu terlihat pada sejumlah rencana program pada sejumlah SKPD,”terangnya.
Ironisnya kata Aep hingga saat ini meski rencana anggaran tersebut menjadi salah satu item catatan dari evaluasi APBD oleh provinsi,belum ada pembahasan atau laporan dari eksekutif apakah pos tersebut telah dilakukan perubahan.
Penilaian serupa disampaikan Aip Safullah dari Forum Masyarakat Majalengka.Menurut dia pemborosan anggaran diakui atau tidak memang sudah terjadi di Majalengka dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu indikasi yang sangat mudah dilihat adalah pembuatan kalender dalam jumlah cukup besar,baik kalender pajang atau kelender meja.Belum lagi belanja publikasi di media,terutama media cetak yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah.(abr)
